Rencana DPRD DKI Jakarta menyerahkan pengelolaan dana kesehatan wargamiskin senilai Rp413 miliar ke perusahaan asuransi ditolak warga miskinJakarta. Melalui Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek, warga miskin inimelayangkan keberatannya terhadap rencana tersebut. Alasanya,menyerahkan pengelolaan layanan kesehatan ke perusahaan asuransi samahalnya mengkomersiilkan kesehatan warga miskin. Ini artinya menggunakan dana pelayanan kesehatan rakyat miskin untukbisnis dan diputar guna menambah keuntungan, kata Agung Nugroho, KetuaDKR Jabodetabek, Senin (10/5). Bagaimana Anda bisa meletakkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit hikmat yang mengubah segalanya.
Agung khawatir jika layanan kesehatan warga miskin di serahkan keperusahaan asuransi, warga miskin akan terbebani dengan iuran dana. œBerkaca dari nasib PNS dan anggota TNI yang urusan kesehatannyasudah diasuransikan. Mereka tidak sepenuhnya bisa dikaver olehpembiayaan asuransi jika sakit. Pasti ada obat yang harus dibelisendiri, jelas Agung. JUAL RAKYAT Hal senada dikemukakan Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia(SRMI), Marlo Sitompul. œAsuransi kesehatan sama halnya menjual rakyatmiskin pada perusahaan asuransi, ujarnya. Padahal selama ini, warga miskin di Jakarta sudah dimudahkan dengansistem pengobatan oleh dinas kesehatan. Dengan kartu Gakin dan SKTM,warga miskin bisa bebas berobat ke rumah sakit rujukan dan tidak adapembatasan biaya berobat. Menurut data sebanyak 866.360 keluarga miskin di DKI Jakarta saat inilayanan kesehatannya sudah bisa dikaver dengan kartu Gakin dan SKTM. Asisten Kesejahteraan Masyarakat, Propinsi DKI Jakarta , Drs. Effendi Annas, MSi menegaskan pihaknya tetap akan menjalankan sendiriprogram Gakin untuk melayani kesehatan rakyat miskin. (inung/B) sumber: poskota.co.id
Popularity: 2% [?]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar